Desa Membangun Banua

“panas dingin” Rekrutmen Aparat Desa

Aparat Yang “Tersingkir” Mengadu ke PAPD

Sejak dikeluarkan intruksi untuk melaksanakan penerimaan perangkat desa diseluruh Tabalong tanggal 9 juni lalu masalah lain justru membuat suasana di desa seperti ‘panas dingin’.

Masalahnya ada pada desa yang tidak mengukuhkan kembali aparat desa yang sudah ada tapi melakukan perekrutan aparat baru. bagi aparat yang masih berusia di bawah 42 tahun masih bisa mengikuti sementara yang usianya diatas itu secara otomatis tidak bisa mengikuti penerimaan aparat desa lagi.

“kita mengkwatirkan kondisi ini karena dari laporan yang kami terima ada desa yang hampir berkelahi antara aparat dengan kepala desanya, karena aparatnya tidak dikukuhkan” terang Ketua Persatuan Aparatur Pemerintah Desa (PAPD) Kabupaten Tabalong, Marhani kepada korankontras.net.

Bahkan puluhan orang aparatur desa yang tidak dikukuhkan kembali mengadukan nasibnya kepadanya beberapa waktu lalu, menurutnya tiga pilihan dalam surat Bupati Tabalong tentang petunjuk teknis penerimaan perangkat desa menjadikan permasalahan timbul di desa.

Tiga pilihan yang dimaksudnya dalam surat Bupati tersebut  yang pertama Kepala Desa bisa mengangkat atau mengukuhkan kembali semua perangkat desa yang ada, yang kedua melaksanakan penerimaan/seleksi semua perangkat desa yang baru dan pilihan yang ketiga kades bisa mengangkat atau mengukuhkan kembali sebagian perangkat desa dan melaksanakan penerimaan sebagian perangkat desa.

Marhani menilai Pemkab tidak konsisten dengan undang-undang desa karena bila merujuk dengan UU desa tersebut jelas dikatakan masa kerja aparat desa sampai usia 60 tahun “mereka bisa diberhentikan karena tiga hal yaitu mengundurkan diri, bermasalah dengan hukum dan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai aparat desa” tandasnya.

Sementara pada peraturan daerah Tabalong tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa nomor 09 tahun 2016 pasal 35 menyebutkan aparat desa yang aktif dapat dikukuhkan kembali, kalimat dapat ini yang akhirnya timbul tiga opsi dari pemkab Tabalong, ujar Marhani lagi.

“justru tiga opsi tadi yang membuat suasana di desa kini berpotensi menjadi gaduh, karena ada aparat yang dirugikan sebab tidak dikukuhkan kembali” tambah Marhani yang juga kepala desa Nawin itu.

Padahal imbuhnya, dalam mementukan aparat desa layak tidak layak dikukuhkan seperti dalam opsi tersebut tidak ada ukuran yang jelas ” yang jadi ukuran hanya rasa suka atau tidak suka saja terhadap aparat yang bersangkutan, kita minta ini dikawal sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tataran masyarakat” ujarnya.

Ia memperkirakan ada sekitar 50 persen aparat desa yang tidak bisa menjadi aparat desa lagi karena tidak dikukuhkan kembali. (lee/boel)

Tambahkan Komentar

Klik di sini untuk berkomentar

Kategori