Kabar Utama Kita

Zony Mutasi Pejabat Tak Kantongi Ijin Mendagri

34 Pejabat Tabalong Terancam “dibatalkan”

Pelantikan pejabat eselon III dan IV dilingkungan pemerintah kabupaten Tabalong yan dilakukan Plt.Bupati Tabalong, DR.H.Zony Alfianoor tanggal 31 mei lalu terancam di batalkan oleh Kementerian dalam Negeri.

Hal tersebut dikarenakan pelantikan yang dilaksanakan di pendopo bersinar pada hari kamis petang itu tidak mengantongi ijin dari menteri dalam negeri.

Kepala Badan Kepegawaian Pegawai dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tabalong, H Wartoyo,SH membenarkan jika pelantikan 34 orang pejabat tersebut belum ada ijin dari Menteri dalam negeri.

“pelantikan hari itu 38 orang pejabat, 4 orangnya sudah mendapatkan ijin sementera 34 orang lainnya ijinnya sedang kita ajukan ke kementerian dalam negeri dan ketika dilantik ijin tersebut belum terbit” terangnya ketika ditemui wartawan.

Ia menjelaskan jika ijin pelantikan 34 pejabat diajukan pihaknya ke Mendagri melalui Guberur kalimantan Selatan tanggal 11 april 2018 yang lalu dan Gubernur memberikan rekomendasi tanggal 28 april 2018.

“ijin ini diperlukan karena sesuai dengan surat edaran Menteri dalam Negeri nomor 821/969/SJ tanggal 12 februari 2018 yang menyatakan penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah yang daerahnya sedang menyelenggarakan pilkada serentak tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapatkan ijin dari menteri dalam negeri” jelas Wartoyo.

Bahkan gubernur menegaskan dalam surat rekomendasi ke Mendagri mutasi pejabat di Tabalong dengan ketentuan proses mutasi dan pengangkatan pejabat menunggu Bupati definitif aktif kembali bukan dilakukan oleh Plt.

Dibeberapa daerah dengan kasus serupa imbuh Wartoyo , pelantikan akan dibatalkan oleh Mendagri, sebenarnya pihaknya sudah memberikan saran tindak tertulis agar tidak dilaksanakan sebelum ada ijin Mendagri namun jika tetap terlaksana itu sudah diluar kewenangannya.

Zony Alfianoor usai buka puasa bersama dengan Kerukunan Keluarga Tabalong (KKT) di Banjarmasin sabtu (2/6) menanggapi polemik mutasi pejabat yang dilakukannya kepada wartawan menurutnya karena interprestasi yang tidak sama.

“intinya kami sebagai Plt Bupati yang mewakili pemerintah Tabalong dalam segala hal kebijakan tidak akan bertentangan dengan struktur di atas dalam hal ini gubernur apalagi Mendagri” tandasnya.

Terkait dengan pelantikan pihaknya sudah melayangkan surat permohonan 11 april yang lalu dan menunggu turun dari Mendagri.

kepada pejabat yang dilantik kemarin Zony meminta bekerja seperti biasa karena kalau tidak menjalankan tugasnya melanggar fakta integritas sebagai pejabat.

Ia juga tidak menampik jika keputusannya melantik pejabat tersebut bisa dibatalkan oleh Mendagri ” ini kan bukan kitab suci, dalam lembar disposisi disebutkan kalau terdapat kekeliruan akan dikoreksi bahkan dibatalkan” pungkasnya. (lee)

Tambahkan Komentar

Klik di sini untuk berkomentar

Kategori