Kabar Utama Kita

Ratusan Pekerja Tabalong Tolak Revisi UU No 13/2003 & SPDK PT Adaro

TANJUNG,KoranKontras.net – Merasa dirugikan dengan rencana revisi UU No 13 tahun 2003 ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) kabupaten Tabalong melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Graha Sakata pada Senin (26/06).

Koordinator Aksi sekaligus ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP KEP, Syahrul mengatakan selain menolak revisi UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, mereka juga menolak rencana kenaikan iuran BPJS seperti yang diungkapkan kementrian keuangan dan menolak SPDK dari PT. Adaro Indonesia.

Syahrul menginfokan  pada awak media bahwa aksi damai yang diikuti sekitar 300 pekerja  tergabung dalam federasi dan berasal dari beberapa sub kontrak (sub con) PT.Adaro Indonesia Tabalong.

“Peserta aksi berasal dari sub con PT. SIS, PT.BOMA, RTP, TSP” terangnya.

Demo damai ini juga mendapat dukungan dari serikat pekerja yang ada di perusahaan Bahtera Citra Lestari (BCL) dan Astra Agro Lestari (AAL) sambungnya lagi.

Terkait revisi uu no 13 tahun 2003, FSP KEP mendesak DPRD Tabalong untuk mengirimkan surat rekomendasi menolak revisi uu ketenaga kerjaan tersebut karena dinilai merugikan buruh dan pekerja kepada pemerintah pusat.

“Draft revisi yang di ajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sangat merugikan buruh dan menghilangkan hak-hak pekerja” tandas Syahrul.

Sedang mengenai Surat Pernyataan Disiplin Karyawan (SPDK) PT. Adaro Indonesia, bila mana karyawan mendapat lubang enam maka tidak boleh bekerja di wilayah PT. Adaro selama 5 tahun, Syahrul mengatakan bahwa hal tersebut sangat memberatkan.

” kami minta peraturan ini untuk di tinjau kembali, bukan untuk dihapus atau dihilangkan” bebernya.

“Di bawah tahun 2005, sanksinya hanya satu tahun, sekitar 10 tahun terakhir ini lah sanksi 5 tahun diberlakukan” ungkapnya lagi.

Syahrul juga menyampaikan sudah puluhan pekerja yang menjadi “korban” peraturan ini, bahkan ujarnya pula, ada kasus dimana pekerja masih dalam proses mediasi dan Hubungan Industrial namun sudah di beri sanksi lubang enam oleh sub con PT. Adaro.

Setelah melakukan orasi di depan kantor DPRD, 20 orang perwakilan dari FSP KEP diterima oleh oleh wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. (Boel)

Kategori