Fokus Kita

Kejaksaan Tanjung Terima SPDP “jembatan Timbang”

TANJUNG,KoranKontras.net- setelah lebih dari satu tahun tak terdengar kabarnya, dugaan korupsi  pengadaan tanah untuk pembangunan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) pada Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Tabalong mulai dikuak kembali.

Kepala Seksi (kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tabalong, Jhonson Tambunan, SH, membenarkan kalau pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“SPDP dari Polres Tabalong kami terima hari Senin, 09 September 2019” terangnya pada awak media di ruang kerjanya pada Kamis (12/09) sore.

Jhonson mengatakan kalau SPDP tersebut masih bersifat penyidikan umum dan sebagai pemberitahuan kalau penyidikan sudah di mulai.

“Di perkara ini sudah ditemukan terjadi suatu tindak pidana tetapi tersangka belum ditetapkan” ungkapnya.

“Saya belum tahu cerita lengkapnya, harus menunggu berkas, kalau menurut uraian singkat kejadian pada SPPD terkait masalah pembebasan lahan untuk jembatan timbang” ujarnya.

Diduga terjadi Mark Up oleh Makelar yang mengurusi tanah dari pemilik lahan.
“Uang yang di terima oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan apa yang telah dibayarkan oleh negara, entah di potong atau di kurangi masih belum di ketahui pasti” bebernya.

Jhonson menyampaikan bahwa uraian singkat kejadian tidak bisa dijadikan patokan sebagai fakta sebenarnya.

“Fakta sebenarnya adalah berkas, dan mereka (penyidik – red) kan baru mulai” ingatkannya.

Terpisah Kapolres Tabalong AKBP Hardiono mengatakan saat ini kasus dugaan korupsi pengadaan tanah masih diaudit BPKP.

“Saya belum terima laporan dari Kasat Reskrim dan kasusnya masih diaudit BPKP,” jelas Hardiono.(boel)

Kategori