Info Kota

Transparansi Keuangan Legislatif & Eksekutif Tabalong Disorot

gambar : istimewa

Erwansyah : Harusnya Malu Pada Pemerintah Desa

TANJUNG,KoranKontras.net- Pertemuan dan dialog antara anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan Anggota DPRD kabupaten Tabalong yang juga di hadiri kepala SKPD terkait  pada Kamis(13/02) berlangsung “hangat”.

Mantan ketua Forum Koordinasi (Forkord) LSM se Tabalong, Erwansyah, menekankan agar pihak Eksekutif maupun Legislatif mau transparan dalam menggunakan uang rakyat.

“Pemerintah daerah harus transparan dalam perencanaan dan penggunaan dana APBD, masyarakat berhak tahu karena uang tersebut adalah uang rakyat” tandasnya dalam forum dialog.

Pria yang akrab disapa Iwan Wong ini menilai, pemda masih terkesan enggan mempublish perencanaan dan penggunaan dana APBD yang notabanenya adalah duit rakyat.

“Pemerintah daerah harusnya malu pada desa, pemerintahan desa sudah memampang, memasang spanduk informasi, menyebar lembaran tentang penggunaan dana desa sehingga warga desa dengan mudah bisa mengetahui jenis kegiatan yang dilaksanakan dan berapa anggarannya” ucapnya lantang.

Demikian juga anggota DPRD, malu lah pada masyarakat Tabalong, sorotnya pula.

“Malu lah pada desa, atau rasa malu tersebut sudah pupus” tandasnya lagi dengan keras.

Ia juga meminta agar segera dibuat aplikasi yang mudah dan bisa dibuka oleh masyarakat umum.

“Tidak perlu lagi kucing-kucingan” sindirnya.

Wakil ketua DPRD Tabalong, H.Jurni, sepakat bahwa sekarang merupakan era keterbukaan publik dan masyarakat berhak tahu.

“Kalau semua SKPD bisa terbuka dan informasi mudah di akses, tentunya akan lebih baik lagi” imbuhnya.

Pada Forum dialog itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah(BPKAD) Tabalong, H.Yuzan Noor menepis apa yang dilontarkan oleh Iwan Wong.

Yuzan mengatakan bahwa pihak pemerintah daerah khususnya BPKAD sudah terbuka.

“Sudah ada akses elektronik dimana semua orang bisa membukanya” ungkapnya.

Akses E – Budget dan E- Planning sudah bisa diakses secara terbuka oleh umum lewat situs Web milik BPKAD, meskipun untuk data di tahun 2020 belum lengkap karena data kiriman dari semua SKPD belum semuanya di terima timpalnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Tabalong, Drs.H. Mahdi Noor.

Mahdi pun sepakat bahwa uang rakyat harus di pertanggung jawabkan dan akses informasi yang lebih terbuka.

“Bappeda juga sudah menyediakan akses secara elektronik yang bisa di buka semua orang” bebernya.

Sebagai birokrat, dirinya harus taat pada aturan dan mekanisme yang berlaku dan memiliki keterbatasan wewenang pungkasnya.(Boel)

Kategori