Ekonomi

Tabalong Akan Hapus Piutang PBB P2 Tahun Ini

TANJUNG, korankontras.net – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong berencana melakukan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) tahun ini.

Pihaknya berencana akan melakukan penghapusan piutang PBB P2 kurang dari Rp 5 miliar.

“Dikarenakan apabila di atas Rp 5 miliar, harus dengan persetujuan DPRD Kabupaten Tabalong” kata Kepala BPPRD Tabalong, H Erwan, Rabu (24/2).

Data dari pihaknya, saldo piutang PBB P2 pelimpahan dari KPP Pratama Tanjung kepada Pemkab Tabalong pada tahun 2014 sebesar Rp 12.854.616.494.

“Piutang PBB P2 lebih dari Rp 12 miliar itu merupakan piutang yang ada dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2013” beber Erwan.

Dirinya menuturkan dalam rencana penghapusan piutang, pihaknya juga sudah menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan.

“Untuk persiapannya, dilakukan pembentukan tim melalui Keputusan Bupati Tabalong No 188.45/471/2020 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Piutang PBB P2” tuturnya.

Kemudian penyusunan regulasi penghapusan piutang PBB P2 melalui rancangan peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB P2.

“Saat ini sedang difasilitasi Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel” sambung  Erwan.

Erwan juga menerangkan pihaknya sudah melakukan validasi data piutang PBB P2 di tahun 2018, 2019 dan 2020.

“Tahun 2018 validasi dilakukan di Kecamatan Muara Harus, Pugaan, Tanjung, Tanta dan Upau, dengan piutang tervalidasi Rp 4.142.408.705” terangnya.

Lalu untuk tahun 2019 dilakukan di Kecamatan Haruai, Jaro, Kelua dan Muara Uya, dengan piutang tervalidasi Rp 3.515.077.045.

“Sedangkan tahun 2020 di Kecamatan Banua Lawas, Bintang Ara dan Murung Pudak dengan total tervalidasi Rp 4.466.305.853, jadi total piutang PBB tervalidasi adalah sebesar Rp 12.123.791.603” ungkap Erwan.

Selain langkah tersebut, BPPRD Tabalong juga mengambil langkah lainnya yaitu berupa penyusunan buku registrasi usulan penghapusan piutang.

“Hasil validasi data piutang, ditatausahakan dalam buku register usulan penghapusan piutang” jelasnya lagi.

Ia menambahkan dilakukan penyusunan daftar usulan penghapusan piutang PBB P2 yang tidak dapat ditagih lagi untuk masing-masing desa atau kelurahan dan kecamatan serta penerbitan SK Bupati Tabalong tentang Penghapusan Piutang PBB P2 yang telah kadaluarsa.

“Dari semua langkah-langkah itu, untuk saat ini kita sudah pada tahap penyusunan daftar usulan penghapusan piutang PBB P2, aabila penyusunan daftar usulan penghapusan piutang ini sudah dirampungkan maka selanjutnya akan diserahkan ke Bupati Tabalong untuk diterbitkan SK tentang penghapusan piutang PBB P2 yang telah kadaluarsa” pungkas Erwan. (Can)

Kategori




You cannot copy content of this page