Info Parlementaria

APBD Tabalong 2021 Diminta Fokus Pemulihan Ekonomi

TANJUNG,korankontras.net – Pemulihan ekonomi dan penanggulangan covid-19 merupakan dua tema yang menjadi sorotan Fraksi pada sidang paripurna DPRD Tabalong ke 22 masa sidang lll tahun 2020 di aula rapat Paripurna gedung Graha Sakata.

Pada sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum  Fraksi terhadap RAPBD tahun 2021, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan agar Belanja daerah yang harus mengutamakan penangggulangan Pandemi Covid-19 dan menghidupkan sektor ekonomi rakyat dengan mengutamakan proyek yang bersifat Padat Karya.

Fraksi PKS juga menyarankan agar ada perhatian berupa kebijakan pemda pada sistem pembelajaran Daring untuk meringankan beban orang tua murid, terus berupaya untuk meningkatkan PAD serta meminta  BUMD agar profesional sehingga bisa memberi pendapatan yang signifikan bagi daerah.

Fraksi Demokrat ketika menyampaikan pandangannya memberi catatan agar pemkab Tabalong bisa lebih kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber pendapatan yang harus digali secara kreatif dan inovatif. Pengelolaan belanja daerah juga diminta berdasarkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan penganggaran.

Sementara itu Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberi saran  supaya alokasi belanja bisa diarahkan pada hal-hal Substantif untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menghindari hal-hal yang bersifat ceremoni. Terkait penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 agar dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

Besarnya belanja keuangan yang dialokasikan pada pemerintahan desa agar lebih diarahkan pada peningkatan SDM dan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Fraksi Golongan Karya (Golkar) mendukung stategi utama pemda dengan titik berat pada penanganan kerentanan sosial, ekonomi dan kesehatan akibat Covid-19, peningkatan SDM dan peningkatan infrastruktur berkualitas.

Fraksi Golkar memandang positif plafon sementara SKPD yang didominasi oleh Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, RSHB dan Dinas PERKIM mendapat alokasi dana lebih besar untuk merealisasikan program pembangunan yang diprioritaskan.

Bupati Tabalong, H. Anagn Syakhfiani dalam Tanggapan dan Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi menyampaikan guna menghindari kontraksi ekonomi yang bisa memberi akibat besar pada perekonomian Tabalong, selain melakukan program pemulihan ekonomi daerah, upaya memutus mata rantai Covid-19 juga tetap diutamakan.

“Kita tidak buat dikotomi antara ekonomi dan kesehatan, kesehatan tetap diutamakan dan pemulihan ekonomi juga dilakukan” tegasnya. (boel)

Kategori



You cannot copy content of this page