Desa Membangun Banua

Warga Miskin Dapat Bantuan Hukum Gratis

TANJUNG, korankontras.net – Berikan wawasan serta pemahaman tentang bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar sosialisasi bantuan hukum di Aula Kecamatan Tanta, Rabu (6/11).

Biro hukum setda provinsi Kalsel, Sugeng, pihaknya mengadakan sosialisasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin di seluruh kecamatan yang ada di Kalimantan Selatan.

“Ini tidak terlepas dari amanat Gubernur, bahwa kita di suruh mengagendakan sosialisasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin karena di dalam UU nomor 11 tahun 2016 tentang bantuan hukum, apabila masyarakat ada yang kurang mampu tersandung hukum atau terkena masalah hukum wajib di bantu” ucapnya saat ditemui awak korankontras.net.

Hasilnya nanti masyarakat yang tidak mampu, terkena masalah hukum itu bisa mendapatkan layanan bantuan hukum gratis dan tidak dipungut biaya.

Ia menuturkan pihaknya sudah menyiapkan tim untuk bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

“Dari biro hukum menggandeng dua organisasi bantuan hukum (OBH) yakni LKBH Posbakumadin Banjarbaru serta OBH untuk wanita dan keluarga (UWK) Banjarmasin ini yang menangani seluruh bantuan hukum di Kalimantan Selatan” tutur Sugeng.

Sugeng menjelaskan dalam peraturan kemenkumham OBH yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu itu adalah OBH yang terakreditasi.

“Sementara ini hanya dua OBH tadi yang terakreditasi, sejak 2016 sosialisasi tersebut sudah berjalan dan kebanyakan kasusnya pidana serta perdata dalam hal ini kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga” jelasnya.

Ia berharap setelah sosialisasi ini masyarakat yang kurang mampu bisa mengetahui tata cara untuk mengajukan permohonan untuk bantuan hukum.

Sementara itu Camat Tanta, Gusti Judid Ikhsan Permana mengatakan pihaknya sudah menyampaikan sosialisasi ini kepada kepala desa.

“Ini sudah kita sampaikan ke level desa, bahwa selama ini masih banyak permasalahan hukum di desa yang selama ini hanya di mediasi desa” terangnya.

Ia menambahkan setelah sosialisasi ini ternyata permasalahan hukum di desa bisa di fasilitas oleh OBH maupun Biro Hukum Setda Provinsi.

Untuk tahapan bantuan hukumnya, ia mengatakan sangat mudah dan tenggang waktunya cepat.

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum dari OBH tidak perlu jauh-jauh ke Banjarmasin, cukup menyampaikan permasalahannya kepada kades nanti dari pihak desa akan menindaklanjuti ke level provinsi” tandas Judid.

Walaupun nanti warganya berhalangan bisa dilakukan melalui surat kuasa untuk penanganan masalah tersebut.

“Kami berharap kepada seluruh kades agar bisa memfasilitasi warganya yang mungkin dapat permasalahan hukum dan masuk dalam kategori kurang mampu, untuk bisa diberikan bantuan hukum oleh tim OBH maupun Biro Hukum” pungkasnya. (Can)

Kategori