Fokus Kita

BPPRD Tabalong Hapus 11 Sanksi Administratif Pajak Daerah, Ini Daftarnya

TANJUNG, korankontras.net – Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2019, Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong.

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) setempat lakukan Penghapusan Sanksi Administratif untuk 11 jenis Pajak Daerah.

“Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan denda pajak terutang ini berlaku hingga 31 Desember 2019″ ucap Kepala BPPRD Kabupaten Tabalong, Erwan Mardani, Kamis (5/12).

Ia mengatakan berdasarkan Perbup tersebut, Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Berupa Penghapusan Bunga Dan Denda Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan sebelum tahun berjalan.

Erwan memaparkan daftar penghapusan administrasi pajak yang meliputi :

  • pajak hotel,
  • pajak restoran
  • pajak hiburan
  • pajak reklame
  • pajak penerangan jalan yang sumber dayanya atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
  • pajak mineral bukan logam dan batuan
  • pajak parkir
  • pajak air tanah
  • pajak sarang burung walet
  • pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB P2)
  • bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Kepala BPPRD tersebut menambahkan, ada beberapa pertimbangan penghapusan sanksi administratif diantaranya dalam rangka hari jadi kabupaten tabalong, percepatan target penerimaan akhir tahun, penggalian potensi piutang pajak daerah (piutang PBB limpahan Direktorat jenderal Pajak) dan sebagai Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal tertib administratif pembayaran.

“Penghapusan Sanksi Administratif diberikan terhadap sanksi administrasi yang tercantum pada STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT” pungkasnya. (Can)

Kategori