Politik

Komisi III DPRD Tabalong Pinta Pertamina Ganti Rugi Di Desa Pampanan jangan Berlarut

Galih : Besaran nilai yang diterima masyarakat tergantung hasil interview lapangan dan patokan harga tanam tumbuh yang ada di Tabalong

TANJUNG,KoranKontras.net- Komisi Tiga DPRD Tabalong panggil Perusahaan Pertamina EP Tanjung dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabalong untuk dimintai keterangan pada Selasa (10/03) diruang rapat Graha Sakata.

Pemanggilan PT Pertamina EP Tanjung terkait dengan dampak kegiatan pengeboran di desa Pampanan bulan november 2019 yang lalu.

Bergiliran, Legislator mengajukan pertanyaan pada pihak perusahaan maupun DLH.

Anggota DPRD dari wilayah selatan kabupaten, Hj.Noor Farida, mempertanyakan penyelesaian insiden dilokasi milik PT.Pertamina di desa Pampanan beberapa waktu yang lalu.

“Ini bukan hanya terkait masalah kompensasi, masyarakat masih merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut” ucapnya dalam forum pertemuan.

Noor Farida meminta agar pemberian ganti rugi jangan berlarut- larut dan besaran ganti rugi bisa di sesuaikan serta mempertimbangkan aspek psikologis.

“PT. Pertamina hendaknya mengayomi masyarakat, hadir dan berempati pada masyarakat (Pampanan)” pintanya tegas.

Anggota komisi tiga DPRD Tabalong lainnya pun melontarkan berbagai pertanyaan terkait persoalan AMDAL, Safety operasional Pertamina yang dekat dengan permukiman warga, perpipaan serta hal terkait lainnya.

Hal senada juga di ungkapkan politikus Senior, H. Muchlis. Ia mengingatkan PT.Pertamina agar mempertimbangkan sisi traumatik, jangan hanya terpaku pada sisi pencemaran lingkungan saja dalam menetapkan besaran ganti rugi.

Perwakilan PT.Pertamina, Galih Pradikta (Legal and Relation Asisten Manager) menyampaikan bahwa PT. Pertamina akan menyelesaikan semua pembayaran dan ganti rugi maupun kompensasi di bulan Maret ini.

“Besaran nilai yang di dapat masyarakat tergantung hasil interview lapangan dan patokan harga tanam tumbuh yang ada di Tabalong” bebernya.

Galih menambahkan bahwa tidak ada regulasi di PT.Pertamina yang mengatur tentang ganti rugi melainkan hanya kebijakan perusahaan saja.

“Maret ini semua ganti rugi akan diselesaikan” tegasnya lagi.

Perwakilan PT.Pertamina lainnya menambahkan bahwa operasionalnya  sudah sesuai SOP dan memiliki AMDAL.

Kepala DLH Tabalong, Rowy Rawatianice mengatakan bahwa sebagai wakil pemda, DLH selalu memantau operasional perusahaan di Bumi Saraba Kawa.

“Insiden di Pampanan, Tim DLH langsung turun kelapangan dan berkoordinasi dengan aparat desa dan unsur Muspika serta pihak Pertamina” pungkasnya. (boel)

Kategori



You cannot copy content of this page